Jakarta, Metapos.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono membantah volatilitas perdagangan saham yang terjadi kemarin, yang menyebabkan Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt), dipengaruhi oleh sentimen domestik, termasuk polemik revisi Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
Oleh sebab itu, Budi yang sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa tidak ada penempatan prajurit aktif dalam badan usaha milik negara (BUMN).
“Saya rasa tidak ya, itu nanti kita bisa perlihatkan bahwa tidak ada penempatan anggota aktif di BUMN-BUMN,” kepada awak media, Rabu, 19 Maret.
Budi mengklaim bahwa pemerintah dan DPR RI hingga saat ini masih tetap mengedepankan supremasi sipil dan semangat reformasi dalam setiap kebijakan.
“Itu saya tidak ngerti itu beredar dari mana tapi sejak kemarin kita banyak diskusi bahwa DPR RI pemerintah mengedepankan supremasi sipil dan semangat reformasi juga,” tuturnya.
Karena itu, ia menyampaikan, pelaku pasar untuk tidak perlu khawatir terkait adanya kemungkinan prajurit aktif yang masuk dalam lingkungan BUMN.
“Jadi tidak perlu khawatir ada perwira aktif yang masuk ke ruang lingkup BUMN tanpa mereka melakukan ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk dibawa ke dalam pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna.
Kesepakatan persetujuan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Maret.
Awalnya, Ketua Komisi I Utut Adianto mengatakan bahwa seluruh tahapan proses pembahasan RUU TNI telah dilalui DPR bersama pemerintah.
