Metapos.id, Jakarta – Indonesia bersama sejumlah negara Arab dan Islam mengecam keras keputusan Kolombia membuka kedutaan besarnya di Yerusalem, yang dinilai melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengancam upaya perdamaian Palestina.
Pernyataan bersama tersebut disampaikan oleh para menteri luar negeri Indonesia, Aljazair, Arab Saudi, Djibouti, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Sudan, Suriah, Qatar, Turki, Yaman, dan Yordania.
“Para menteri menyampaikan kecaman dan penolakan kerasnya atas pembukaan Kedutaan Besar Republik Kolombia di Yerusalem. Hal itu merupakan langkah yang melanggar resolusi DK PBB,” demikian pernyataan bersama yang dirilis Kementerian Luar Negeri Palestina melalui platform X.
Para menlu menilai keputusan tersebut berpotensi menghambat upaya komunitas internasional dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan melalui solusi dua negara.
Mereka juga menegaskan bahwa setiap upaya mengubah status sejarah dan hukum Yerusalem yang diduduki Israel, termasuk mengakuinya sebagai ibu kota Israel, tidak sah menurut hukum internasional.
Sikap tersebut merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 476 dan 478 Tahun 1980 yang menolak perubahan status Yerusalem serta menyerukan penarikan misi diplomatik dari wilayah tersebut.
“Para menlu menyerukan pemerintah Kolombia untuk mempertimbangkan dan membatalkan keputusan tersebut,” demikian pernyataan itu.
Para menteri luar negeri turut mendesak Kolombia memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengambil langkah yang melanggar hak-hak rakyat Palestina, sekaligus menegaskan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Mengutip Xinhua, Kolombia meresmikan pembukaan kedutaan besarnya di Yerusalem pada Rabu (14/10/2026) dalam upacara yang dihadiri Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula Escobar dan pejabat luar negeri Israel Gideon Sa’ar.
Kolombia disebut menjadi negara ke-10 yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem, setelah hubungan diplomatiknya dengan Israel sempat terputus pada Mei 2024 di era Presiden Gustavo Petro dan kemudian dipulihkan pada 2026 di bawah pemerintahan penggantinya, Abelardo de la Espriella.
