Metapos.id, Jakarta – Pemerintah Singapura kembali mengaktifkan subsidi pengobatan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan ini berlaku di poliklinik dan sejumlah klinik dokter umum untuk membantu masyarakat memperoleh perawatan sekaligus mengurangi beban unit gawat darurat (UGD) rumah sakit.
Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung mengumumkan pengaktifan kembali skema tersebut pada Minggu (11/10). Pemerintah terakhir kali menerapkan kebijakan serupa pada 2015, ketika kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia menyelimuti kawasan tersebut selama berminggu-minggu.
Seluruh warga negara Singapura berhak memperoleh subsidi di poliklinik. Sementara itu, subsidi di Klinik Kesiapsiagaan Kesehatan Masyarakat atau Public Health Preparedness Clinics (PHPC) hanya diberikan kepada kelompok yang memenuhi syarat.
Di poliklinik, Penerima Bantuan Publik berhak mendapatkan perawatan bersubsidi penuh. Lansia yang tergabung dalam Generasi Perintis dan Generasi Merdeka membayar maksimal S$5 atau sekitar Rp69 ribu, sedangkan warga lain yang memenuhi syarat dikenai biaya maksimal S$10 atau sekitar Rp140 ribu.
Untuk klinik PHPC peserta, subsidi tersedia bagi warga berusia 18 tahun ke bawah atau 65 tahun ke atas, pemegang kartu CHAS Biru dan Oranye, Penerima Bantuan Publik, anggota Generasi Perintis dan Generasi Merdeka, serta pemegang Kartu Pembebasan Biaya Medis.
Gangguan kesehatan yang ditanggung meliputi rinitis alergi, asma, bronkitis, konjungtivitis, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), infeksi saluran pernapasan atas, dan komplikasinya. Dokter akan menilai keterkaitan kondisi pasien dengan kabut asap sebelum menentukan kelayakan subsidi. Pemeriksaan dan pengobatan untuk penyakit yang tidak berkaitan dengan kabut asap tidak ditanggung.
Ong mengatakan pemerintah melihat peningkatan pasien dengan gangguan pernapasan di UGD dari minggu ke minggu. Poliklinik juga mencatat kenaikan jumlah pasien dengan keluhan serupa.
“Jika tidak ada masalah besar, Anda tidak perlu mengunjungi unit gawat darurat. Pergilah ke klinik PHPC; mereka seharusnya dapat menangani Anda,” kata Ong kepada wartawan dalam sebuah acara di Bukit Canberra pada Minggu dikutip dari berbagai sumber, Selasa (13/10/2026).
Ia meminta warga dengan gangguan pernapasan yang masih dapat ditangani di layanan kesehatan primer untuk mendatangi klinik. UGD tetap menjadi pilihan bagi pasien dengan kondisi serius yang membutuhkan penanganan darurat.
Menurut Ong, langkah tersebut diperlukan agar kapasitas UGD tetap tersedia bagi pasien dengan kondisi yang mengancam nyawa. Pemerintah juga ingin masyarakat yakin bahwa dokter keluarga mampu menangani keluhan yang tidak memerlukan perawatan rumah sakit.
Sekitar 1.370 klinik tergabung dalam jaringan PHPC, dengan hampir 1.000 klinik menyatakan bersedia berpartisipasi dalam skema subsidi kabut asap. Masyarakat dapat mencari daftar klinik peserta melalui situs resmi Kementerian Kesehatan Singapura atau mengenalinya lewat stiker PHPC dan poster subsidi kabut asap.
Di tengah kebijakan tersebut, kualitas udara Singapura masih berada dalam kategori tidak sehat pada Minggu (11/10). Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (NEA) memperkirakan Indeks Standar Polutan (PSI) 24 jam dapat berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat selama 24 jam berikutnya.
Pada Jumat (9/10), PSI 24 jam di wilayah tengah Singapura mencapai 192 pada pukul 17.00 waktu setempat, menjadi angka tertinggi pada musim kabut asap tahun ini.
Satuan Tugas Kabut Asap Singapura yang terdiri dari 28 lembaga menyatakan siap mengambil langkah tambahan jika PSI 24 jam melampaui 200. Langkah tersebut mencakup pembagian masker N95 kepada warga yang memenuhi syarat serta penyediaan tempat perlindungan kabut asap berpendingin udara di sejumlah fasilitas komunitas.
Rumah sakit umum, poliklinik, dan panti jompo juga telah menerapkan langkah antisipasi, termasuk menggunakan pembersih udara, menutup jendela di bangsal dan koridor, serta memanfaatkan pendingin udara portabel jika diperlukan.
