Metapos.id, Jakarta — Perseteruan kelompok Houthi di Yaman dengan Arab Saudi kembali memanas menyusul serangan yang menyasar Bandara Riyadh pada Sabtu (10/10/2026). Peristiwa tersebut menjadi salah satu rangkaian serangan yang terjadi sejak awal Oktober.
Konflik ini bukan sekadar pertentangan antara dua pihak. Pemerintah Yaman, kelompok Houthi, dan Arab Saudi memiliki posisi serta kepentingan berbeda yang membuat perang berkepanjangan di negara tersebut semakin rumit.
Kelompok Houthi mulai berkembang di kawasan pegunungan Saada, Yaman utara, pada dekade 1990-an. Berdasarkan laporan Al Jazeera, gerakan perlawanan terhadap pemerintah mulai muncul pada awal 2000-an dan semakin meluas pada 2014.
Situasi semakin memburuk pada Januari 2015 ketika Houthi berhasil menguasai istana kepresidenan di Sanaa. Akibatnya, Presiden Yaman kala itu, Abd-Rabbu Mansour Hadi, meninggalkan ibu kota dan melanjutkan perjuangannya dari Aden di wilayah selatan.
Hadi kemudian menetap di Arab Saudi dan menjalankan pemerintahan dari pengasingan hingga mengundurkan diri pada 2022.
Arab Saudi Turun Tangan dalam Perang Yaman
Keterlibatan Riyadh dalam konflik tersebut semakin nyata pada Maret 2015. Saat itu, Arab Saudi memimpin koalisi militer untuk mendukung pemerintahan Hadi yang diakui secara internasional sekaligus menghadapi kelompok Houthi.
Langkah militer tersebut ditentang Houthi karena dianggap sebagai campur tangan untuk mempertahankan pemerintahan yang mereka lawan. Sejak saat itu, konflik meluas dan diwarnai serangan rudal serta drone yang menyasar wilayah Arab Saudi.
Upaya meredakan ketegangan sempat dilakukan melalui mediasi pada 2022. Meski demikian, proses tersebut belum mampu menuntaskan perselisihan mendasar yang melibatkan kepentingan politik, keamanan, dan penguasaan wilayah.
Dampak perang juga dirasakan langsung oleh masyarakat sipil. Sekitar 22 juta penduduk Yaman dilaporkan membutuhkan bantuan kemanusiaan di tengah kerusakan infrastruktur, terbatasnya layanan kesehatan, serta sulitnya memperoleh air bersih.
Kondisi tersebut turut memperburuk masalah kesehatan masyarakat, termasuk penyebaran kolera yang menjadi salah satu ancaman serius di Yaman.
Setelah Hadi mundur pada 2022, pemerintahan yang diakui secara internasional membentuk Dewan Pimpinan Presiden atau Presidential Leadership Council (PLC). Lembaga yang terdiri atas delapan anggota ini dibentuk untuk menangani urusan pemerintahan, keamanan, dan militer, sekaligus membuka jalan menuju kesepakatan damai permanen.
PLC dipimpin Rashad al-Alimi, yang pernah menjabat sebagai menteri dalam negeri pada era pemerintahan Ali Abdullah Saleh. Dewan tersebut mendapat dukungan Arab Saudi beserta negara-negara sekutunya.
Sementara itu, Houthi memperoleh dukungan dari Iran dalam menghadapi koalisi pimpinan Riyadh. Keterlibatan sejumlah kekuatan regional membuat konflik Yaman tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan di dalam negeri, tetapi juga persaingan pengaruh di Timur Tengah.
Gencatan Senjata Runtuh, Pertempuran Kembali Meluas
Ketegangan kembali meningkat pada Juli 2026 setelah kesepakatan gencatan senjata dilaporkan tidak lagi bertahan. Memasuki September, bentrokan kembali terjadi antara pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi dan kelompok Houthi di Marib, Taiz, Lahj, al-Jawf, serta al-Bayda.
Dalam perkembangan selanjutnya, Houthi dilaporkan berhasil merebut Kota Mocha yang berada di pesisir Laut Merah. Penguasaan wilayah ini dinilai strategis karena berkaitan dengan jalur perdagangan laut dan akses menuju Selat Bab al-Mandeb.
Di tengah konflik yang terus berlangsung, Houthi berupaya memperkuat pengaruh dan kendali politiknya di Yaman. Jumlah anggota kelompok tersebut diperkirakan mencapai 350.000 orang pada 2025, dengan wilayah kekuasaan yang mencakup sebagian daerah di negara itu.
Selain mempertahankan wilayah yang dikuasai, Houthi menginginkan penghentian blokade Arab Saudi. Kelompok tersebut juga berupaya memperluas kendali atas Yaman, termasuk terhadap sumber pendapatan minyak dan gas, sebagaimana dilaporkan BBC.
Konflik Merembet ke Jalur Perdagangan dan Energi
Perseteruan Houthi dan Arab Saudi kini turut mengancam aktivitas perdagangan internasional serta pasokan energi. Kelompok tersebut dilaporkan membatasi pelayaran kapal-kapal Arab Saudi yang menggunakan Laut Merah sebagai jalur alternatif Selat Hormuz.
Ancaman terhadap infrastruktur energi juga terjadi pada pertengahan September 2026. Sebuah drone dilaporkan menyerang pipa minyak Timur-Barat Arab Saudi yang berperan penting dalam mendukung pengiriman minyak ke pasar internasional.
Gangguan terhadap jalur ekspor tersebut dikaitkan dengan lonjakan harga minyak global yang menembus USD 100 per barel, menurut laporan yang menjadi sumber informasi ini.
Situasi tersebut mendorong pemerintah Yaman yang diakui secara internasional bersama Arab Saudi meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil tindakan militer terhadap Houthi.
Namun, Trump tidak melanjutkan permintaan tersebut setelah Houthi menyatakan kesediaan untuk tidak menyerang aset-aset milik Amerika Serikat.
Hingga Oktober 2026, konflik Yaman masih menghadapi jalan panjang menuju penyelesaian. Perebutan kekuasaan, keterlibatan kekuatan regional, serta ancaman terhadap jalur pelayaran dan infrastruktur minyak menjadi faktor yang terus memperbesar risiko ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah.
