Metapos.id, Jakarta – Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran membantah kabar yang menyebut Teheran berencana melakukan aksi militer sebagai respons terhadap pembatasan wilayah udara yang diberlakukan sejumlah negara.
Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyebut kabar tersebut muncul akibat penafsiran yang tidak tepat terhadap pernyataan sekretarisnya, Mohsen Rezaei.
Dalam pernyataan terbaru, Iran menegaskan pemerintah masih menempuh jalur diplomasi dengan negara-negara terkait untuk mencabut pembatasan wilayah udara yang dinilai diberlakukan secara ilegal.
“Negosiasi dengan negara-negara terkait untuk mencabut pembatasan wilayah udara yang diberlakukan secara ilegal sedang dilakukan secara serius,” demikian pernyataan Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (27/9/2026).
Iran juga menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah balasan nonmiliter terhadap bandara tertentu apabila situasi berkembang lebih jauh.
Namun, Teheran berharap langkah tersebut tidak perlu diterapkan dan proses diplomasi dapat menyelesaikan persoalan pembatasan penerbangan.
Bantahan tersebut muncul setelah Rezaei sebelumnya memperingatkan negara-negara tetangga yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam penerapan sanksi terhadap maskapai Iran.
Dalam pernyataannya pada 23 September, Rezaei mengatakan bandara negara yang mengikuti kebijakan tersebut dapat menghadapi gangguan, sehingga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan respons militer Iran.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran kemudian menegaskan bahwa pernyataan Rezaei tidak berarti Teheran akan melakukan pembalasan militer.
Situasi tersebut berkaitan dengan kebijakan Amerika Serikat yang memperketat sanksi terhadap industri penerbangan Iran dan mengancam pihak yang menyediakan layanan bagi maskapai Iran dengan sanksi sekunder.
Sejumlah negara di kawasan kemudian menghentikan atau membatasi layanan bagi maskapai Iran, termasuk akses ke wilayah udara dan bandara mereka.
