Metapos.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) berhati-hati dalam menerapkan rencana pembatasan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa yang berasal dari keluarga kategori desil 8 hingga 10. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memunculkan kecemburuan sosial di lingkungan sekolah.
Yahya menilai kondisi di sekolah negeri yang dihuni siswa dari berbagai latar belakang ekonomi membuat kebijakan tersebut tidak mudah diterapkan. Ia khawatir akan muncul perbedaan perlakuan terhadap siswa dalam satu kelas apabila sebagian menerima MBG, sementara yang lain tidak.
“Mengenai rencana membatasi penerima manfaat dari desil 8-10 harus hati-hati untuk diterapkan. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan jika terjadi dalam satu sekolah,” ujar Yahya, Sabtu (18/7/2026).
Meski demikian, DPR mendukung langkah BGN melakukan refocusing dan efisiensi anggaran. Menurut Yahya, anggaran program MBG memang cukup besar sehingga perlu dikelola secara tepat sasaran.
Ia menilai kebijakan penghentian MBG bagi siswa dari keluarga mampu lebih memungkinkan diterapkan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari kalangan menengah ke atas. Sebaliknya, penerapan di sekolah negeri dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan psikologis.
Selain itu, Yahya mengusulkan agar efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan mengevaluasi pemberian MBG bagi siswa SMA. Menurutnya, kelompok yang lebih membutuhkan asupan gizi untuk menunjang pertumbuhan adalah balita, anak PAUD, siswa SD, dan SMP.
