Metapos.id, Jakarta — Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI, Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto, menegaskan komitmennya untuk bekerja secara terukur dan berdampak. Ia menyatakan siap mengundurkan diri apabila dalam kurun waktu satu tahun kontribusi dan rekomendasinya tidak memberikan manfaat nyata bagi lembaga.
Noe menilai peran tenaga ahli di DPN RI semestinya berorientasi pada substansi, bukan sekadar posisi. Menurutnya, keberadaan tenaga ahli harus diukur dari sejauh mana gagasan dan rekomendasi yang disampaikan dapat digunakan atau setidaknya dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan.
Ia menegaskan, apabila masukan yang diberikan tidak pernah diakomodasi, maka keberadaannya sebagai tenaga ahli menjadi tidak relevan. Dalam kondisi tersebut, mundur dari jabatan dinilai sebagai langkah paling rasional.
“Kalau dalam waktu lama rekomendasi tidak pernah dipakai, berarti saya tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi, ya lebih baik mundur,” ujar Noe melalui kanal YouTube Sabrang MDP Official, Jumat (23/1/2026).
Noe menyebut akan menjadikan satu tahun ke depan sebagai periode evaluasi. Baginya, efektivitas kerja dan dampak nyata jauh lebih penting dibandingkan mempertahankan jabatan formal.
Ia juga tidak menampik adanya sikap skeptis publik terhadap figur publik atau seniman yang terlibat dalam struktur kekuasaan.
Menurut Noe, keraguan tersebut merupakan respons yang wajar di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dengan latar belakang non-birokrasi.
Noe mengakui keputusannya bergabung dengan DPN RI bukanlah sesuatu yang sepenuhnya nyaman secara personal. Namun ia melihat adanya peluang untuk menghadirkan nilai positif melalui kontribusi pemikiran yang konstruktif.
“Kalau ada kemungkinan menghasilkan kebaikan, meskipun kecil, itu tetap layak dicoba,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melantik Noe Letto sebagai salah satu dari 12 Tenaga Ahli Madya DPN RI pada Kamis (15/1/2026). Dalam penugasannya, Noe difokuskan pada penguatan pemikiran strategis lintas disiplin, termasuk aspek sosial, budaya, dan komunikasi strategis dalam mendukung kajian Dewan Pertahanan Nasional.
