Metapos.id, Jakarta – Pemerintah China memberlakukan pembatasan ekspor terhadap Jepang dengan melarang pengiriman barang-barang berteknologi ganda yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer. Kebijakan ini diumumkan di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara terkait isu Taiwan.
Kementerian Perdagangan China menyatakan larangan tersebut diberlakukan sebagai langkah untuk menjaga keamanan nasional. Beijing menilai sejumlah pernyataan Jepang mengenai Taiwan sebagai keliru dan tidak dapat diterima. Barang yang dilarang mencakup produk yang dinilai dapat meningkatkan kemampuan militer Jepang, meski otoritas China tidak merinci jenis komoditas yang dimaksud.
Langkah ini langsung menuai protes dari Tokyo. Kementerian Luar Negeri Jepang menyampaikan keberatan resmi dan mendesak China agar segera mencabut kebijakan tersebut. Jepang menilai pembatasan ekspor itu tidak sesuai dengan praktik internasional dan menyebutnya sebagai tindakan yang sangat disesalkan.
Sekretaris Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Jepang, Masaaki Kanai, telah menyampaikan protes tersebut kepada Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar China di Tokyo, Shi Yong. Jepang menegaskan bahwa kebijakan China tidak dapat diterima dan berpotensi merusak hubungan bilateral.
Hubungan China dan Jepang memang kerap diwarnai ketegangan akibat persoalan sejarah dan sengketa wilayah. Namun, situasi memburuk sejak Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa Tokyo dapat mempertimbangkan intervensi militer apabila China menyerang Taiwan.
Dalam pernyataannya di parlemen pada November lalu, Takaichi menyebut serangan terhadap Taiwan sebagai ancaman serius bagi kelangsungan hidup Jepang, yang dapat menjadi dasar penerapan hak pertahanan kolektif sesuai konstitusi negara tersebut. Pernyataan itu memicu kemarahan Beijing.
China selama ini bersikukuh bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya dan bertekad melakukan penyatuan kembali, termasuk dengan kekuatan militer jika diperlukan. Presiden China Xi Jinping, dalam pidato Tahun Baru, menegaskan bahwa reunifikasi dengan Taiwan merupakan proses yang tidak dapat dihentikan.
Pernyataan Xi disampaikan tak lama setelah militer China menyelesaikan latihan tembak langsung yang mensimulasikan blokade terhadap Taiwan. Sementara itu, Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan memandang pulau tersebut sebagai negara yang secara de facto merdeka, meski belum menyatakan kemerdekaan secara resmi.
Taiwan memiliki pemerintahan, militer, paspor, dan mata uang sendiri, tetapi tidak diakui secara diplomatik oleh sebagian besar negara, termasuk Jepang. China menegaskan bahwa negara-negara yang ingin menjaga hubungan diplomatik dengan Beijing tidak boleh mengakui Taiwan.
