Metapos.id, Jakarta – Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti sejumlah insiden keamanan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Januari 2025. Berdasarkan laporan hingga akhir September, tercatat 6.457 penerima manfaat terdampak di berbagai daerah.
Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap hal ini. Dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri, ia memberikan sejumlah arahan teknis, terutama soal kedisiplinan prosedur dan kebersihan dapur penyedia makanan.
“Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Serta melakukan langkah-langkah preventif lainnya,” ujar Prabowo.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar operasional. Langkah tegas ini dinilai publik sebagai respons cepat yang sejalan dengan semangat perbaikan menyeluruh.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi.
“Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN dan seluruh SPPG di Indonesia,” ujarnya.
Evaluasi Menyeluruh dan Koordinasi Antar Lembaga
Menindaklanjuti arahan Presiden, BGN bersama sejumlah kementerian segera melakukan rapat koordinasi pada 28 September, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
“Pemerintah memastikan Makanan Bergizi Gratis aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” kata Zulkifli.
Menko Zulkifli juga menegaskan perlunya peningkatan disiplin dan kualitas juru masak di seluruh SPPG. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
sterilisasi seluruh alat makan,
perbaikan sanitasi dan kualitas air,
pengawasan aktif antara kementerian dan pemerintah daerah,
serta kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi semua SPPG.
Kementerian Kesehatan turut memperkuat pengawasan melalui Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), serta menyusun standar pelaporan dan sertifikasi keamanan pangan nasional.
Insentif untuk Guru Penanggung Jawab Program
Sebagai bagian dari pembenahan sistem, BGN menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2025 tentang pemberian insentif bagi guru penanggung jawab Program MBG di sekolah penerima manfaat.
Setiap sekolah wajib menunjuk satu hingga tiga guru PIC (Person in Charge) yang bertugas mengawasi distribusi makanan bergizi. Penugasan diutamakan bagi guru bantu atau honorer dengan sistem rotasi harian. Guru PIC akan menerima insentif sebesar Rp100.000 per hari, yang bersumber dari biaya operasional SPPG sekolah.
Pembentukan Tim Investigasi Independen
Selain evaluasi lapangan, BGN juga membentuk tim investigasi independen yang terdiri dari ahli kimia, farmasi, kuliner, dan kesehatan masyarakat. Tim ini menelusuri 70 kasus insiden keamanan pangan yang terjadi sepanjang Januari–September 2025 di berbagai wilayah Indonesia.
Hasil sementara menunjukkan bahwa penyebab utama berasal dari kontaminasi bakteri seperti E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, hingga Coliform dan Klebsiella, yang umumnya ditemukan pada bahan makanan dan air yang tercemar.
Pemerintah Tanggung Biaya Korban
Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah memastikan seluruh korban keracunan MBG mendapatkan perawatan secara gratis dan ditanggung negara.
Kepala BGN menjelaskan bahwa ada dua mekanisme pembiayaan:
1. Jika pemerintah daerah telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), maka biaya bisa diklaim melalui asuransi.
2. Namun, untuk daerah yang belum menetapkan KLB, seluruh biaya pengobatan ditanggung langsung oleh BGN.
“Sudah ada dua daerah yang menetapkan KLB. Jadi mekanismenya bisa diklaim lewat asuransi. Untuk daerah lain, semuanya ditanggung BGN,” jelas Dadan.
Langkah-langkah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah dalam memastikan keamanan, kualitas, dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis agar tetap menjadi bagian penting dari investasi gizi anak-anak Indonesia di masa depan.
