Jakarta , Metapos.id – Komisi VI DPR RI mencecar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengenai investasi asing atau PMA yang masih nihil di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Salah satu kritikan tersebut dilayangkan oleh Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino. Harris mempertanyakan optimisme Bahlil dalam menarik masuk investor asing ke IKN. Dia menilai hal tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Tapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” katanya dalam rapat dengan Menteri Investasi, di Gedung DPR, Selasa, 11 Juni.
“Bagaimana janji yang bapak katakan bahwa asing akan masuk dalam jumlah besar,” sambungnya.
Harris juga menyoroti minat investor domestik yang masih terbatas. Bahkan, dia mengaku mendapati sejumlah proyek berhenti pada tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking.
“Investasi domestik sendiri jumlahnya masih sangat terbatas. Saya melihat beberapa groundbreaking yang berhenti hanya pada tahap groundbreaking, sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan investasi yang menggunakan dana APBN,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan hingga saat pemerintah masih memprioritaskan investasi domestik untuk masuk ke IKN. Alhasil, kata Bahlil, investasi asing ke IKN masih nihil.
Bahlil juga membantah bahwa investasi domestik hanya berhenti pada tahap groundbreaking. Dia bilang terdapat proyek penanam modal dalam negeri (PMDN) yang sudah hampir selesai.
“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana (IKN), seminggu lalu. Hotel sudah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi,” tuturnya.
“Beberapa gedung-gedung untuk sarana-persarana mendasar juga sudah hampir jadi. Dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN,” sambungnya.
